Jejakkasus212.id, KARIMUN — PT TIMAH (Persero) Tbk terus menyelaraskan program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan dengan kebutuhan pembangunan lokal di seluruh wilayah operasionalnya. Salah satu upaya tersebut adalah konsultasi publik untuk pembaruan Rencana Induk Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan (RIPPM), yang diadakan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Nasional Karimun pada hari Kamis (3 September 2026).
Konsultasi publik ini merupakan bagian dari upaya PT TIMAH untuk menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Acara tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, dan pener beneficiaries program PPM PT TIMAH.
Arif Fadillah, Penasihat Senior Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau (Baperlitbang), mengatakan bahwa pembaruan RIPPM PT TIMAH harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan regional baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, sinkronisasi penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat perusahaan mendukung prioritas pembangunan regional dan tidak beroperasi secara independen.
“Kami berharap setiap rencana kebijakan yang dikembangkan oleh perusahaan untuk memberdayakan masyarakat akan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang diuraikan dalam RPJMD tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Arif.
Ia menjelaskan bahwa beberapa isu pembangunan strategis di Kepulauan Riau dapat dipertimbangkan ketika mengembangkan program PPM. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, pengembangan infrastruktur, serta penanganan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
Arif mengatakan kehadiran PT TIMAH di Kabupaten Karimun diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap kehadiran PT TIMAH akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun khususnya, mengingat perusahaan beroperasi di dalam kabupaten tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa program pemberdayaan masyarakat juga harus dirancang secara terintegrasi. Dukungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan mata pencaharian harus saling melengkapi untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, H. Muhammad Isnaini, Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, menekankan pentingnya program pengembangan masyarakat yang memberikan dampak nyata dan terukur.
Menurutnya, program PPM di masa mendatang seharusnya lebih fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia memberikan contoh pemberian benih dan pupuk kepada petani. Bantuan semacam itu, katanya, tidak boleh berakhir ketika barang-barang tersebut didistribusikan, tetapi harus memiliki target yang jelas dan hasil yang terukur.
“Setiap bentuk bantuan harus memiliki tujuan akhir yang jelas. Sebuah program tidak boleh dianggap selesai hanya setelah barang-barang didistribusikan,” katanya.
Untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya, efektivitas program dapat dievaluasi secara berkala, misalnya, selama periode enam bulan hingga satu tahun. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah program-program tersebut benar-benar membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara finansial dalam menutupi biaya pendidikan dan perawatan kesehatan keluarga mereka,” katanya.
Muhammad Isnaini juga mendorong sinkronisasi antara program PPM PT TIMAH dan rencana pembangunan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki prioritas pembangunan yang diuraikan dalam RPJMD dan rencana kerja masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Dengan penyelarasan yang lebih baik, program-program Perusahaan diharapkan dapat mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi sekaligus menghindari aktivitas yang tumpang tindih.
“Penting untuk menyelaraskan program CSR PT TIMAH dengan rencana pembangunan regional untuk mencegah tumpang tindih kegiatan,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara PT TIMAH dan berbagai OPD dapat terus diperkuat untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan Perusahaan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain aspek ekonomi dan sosial, keberlanjutan lingkungan juga merupakan pertimbangan penting dalam pelaksanaan program PPM. Menurutnya, setiap program harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi masing-masing daerah. (JK212.Red) Narasumber Dari Humas PT TimahÂ
